AKSI SOLIDARITAS IMM JAKARTA TIMUR UNTUK KASUS KEMANUSIAAN (BIMA & MESUJI)

 

Jakarta, Selasa 27 Desember IMM Jakarta Timur melakukan Aksi Solidaritas atas kasus-kasus Agraria di Indonesia dengan banyak ditemukan pelanggaran HAM sampai mengakibatkan jatuh korban yang melibatkan aparat kepolisian disertai dengan penculikan kader IMM Cabang BIMA (Anshari). 

Untuk itu IMM Jakarta Timur mendesak KAPOLRI agar segera memproses oknum-oknum kepolisian yang terbukti terlibat dalam kasus-kasus kemanusiaan di setiap konflik agraria yang berlangsung di Indonesia serta melakukan pencopotan jabatan bagi KAPOLDA NTB untuk membuktikan keberpihakan Polisi terhadap Rakyat yang selama ini dianggap masih belum dapat mencapai tujuannya sebagai Pelayan, Pengayom, dan Pelindung, juga menyoal aparat yang dianggap masih menjadi alat bagi para penguasa untuk mengintimidasi.

Aksi yang berlangsung dari pukul 11.00 sampai pukul 14.00 berlangsung dengan tertib yang berisi orasi dari Salman Ahmad Ridwa selaku Ketua PC IMM Jakarta Timur, perwakilan DPP IMM uja serta Mega Saputra selaku Ketua PK IMM FKIP yang menyampaikan orasinya dengan semangat dan berapi-berapi.  

Menurut Salman Ahmad RIdwan "Polisi sudah seharusnya berpihak kepada rakyat dan tidak menjadi alat kekuasaan bagi para pemilik modal". 

Tiga orang perwakilan dari IMM Jakarta Timur juga diterima pada saat aksi tersebut berlangsung dengan tujuan menyampaikan tuntutan-tuntutannya kepada KAPOLRI namun hari itu perwakilan massa aksi hanya bertemu dengan perwakilan Divisi Humas Mabes POLRi yang berjanji akan menyampaikan bergbagai tuntutan kepada KAPOLRI Timur Pradopo, yang antara lain berisi:

1. Polisi harus mencopot Jabatan Kapolda Bima

2. Memproses secara hukum anggota Polisi yang terbukti melakukan pelanggaran HAM pada berbagai konflik agraria di Indonesia.

3. Membebaskan anggota IMM Cabang Bima yang masih ditahan secepatnya.

4. Meminta KAPOLRI untuk mengundurkan diri jika tidak mampu menyelesaikan berbagai kasus kemanusiaan yang terjadi di Indonesia.

Massa Aksi berjanji akan kembali turun ke jalan dalam jumlah yang lebih besar jika tidak ada perkembangan dari proses usaha penyelesaian berbagai kasus kemanusiaan yang melibatkan aparat dalam konflik agraria di Indonesia.(tp)